Pengangkatan Dewan Komisioner Lps Dilakukan Melalui Keputusan

pengangkatan dewan komisioner lps dilakukan melalui keputusan terbaru

Daftar Isi

Landasan Hukum

pengangkatan dewan komisioner lps dilakukan melalui keputusan terbaru

Pengangkatan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki landasan hukum yang jelas dan tertuang dalam beberapa ketentuan hukum.

Dasar hukum utama yang mengatur pengangkatan ini adalah:

  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisioner LPS

Dasar Hukum

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dewan Komisioner LPS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 11 undang-undang yang sama mengatur bahwa Dewan Komisioner LPS terdiri dari:

  • 1 (satu) orang Ketua
  • 4 (empat) orang Wakil Ketua
  • 7 (tujuh) orang Anggota

Mekanisme Pengangkatan

pengangkatan dewan komisioner lps dilakukan melalui keputusan terbaru

Pengangkatan Dewan Komisioner LPS dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan sistematis untuk memastikan independensi dan profesionalisme lembaga.

Proses pengangkatan melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan pihak-pihak berwenang.

Tahapan Pengangkatan

  • Presiden mengajukan calon Dewan Komisioner LPS kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan.
  • DPR menyetujui atau menolak calon yang diajukan.
  • Jika disetujui, Presiden melantik Dewan Komisioner LPS yang baru.

Pihak yang Berwenang

Pihak yang berwenang dalam proses pengangkatan Dewan Komisioner LPS adalah:

  • Presiden
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kualifikasi dan Persyaratan

Calon dewan komisioner LPS harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi tersebut meliputi:

Pendidikan

  • Memiliki gelar doktor (S3) atau magister (S2) di bidang ekonomi, keuangan, atau bidang terkait lainnya.

Pengalaman

  • Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang ekonomi, keuangan, atau bidang terkait lainnya.
  • Memiliki pengalaman kerja di lembaga keuangan atau lembaga pengawas keuangan.

Integritas

  • Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Pemilihan dan Penetapan

Proses pemilihan dan penetapan dewan komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dilakukan melalui mekanisme seleksi yang ketat dan transparan.

Pemilihan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Pengumuman dan Penerimaan Berkas Lamaran

  • Pengumuman lowongan dewan komisioner LPS dilakukan secara terbuka.
  • Calon pelamar dapat mendaftarkan diri dengan mengirimkan berkas lamaran yang telah ditentukan.

Seleksi Administrasi

  • Berkas lamaran yang diterima akan diseleksi secara administratif untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan.
  • Calon yang lolos seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti tahap selanjutnya.

Seleksi Kompetensi

  • Tahap seleksi kompetensi meliputi tes tertulis, tes psikologi, dan wawancara.
  • Tes tertulis menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang perbankan, keuangan, dan manajemen risiko.
  • Tes psikologi menguji kepribadian, motivasi, dan integritas calon.
  • Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang kompetensi, pengalaman, dan visi calon.

Fit and Proper Test

  • Calon yang lolos seleksi kompetensi akan menjalani fit and proper test oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
  • Fit and proper test bertujuan untuk menilai kesesuaian dan kelayakan calon untuk menduduki jabatan dewan komisioner LPS.

Pengumuman Hasil

  • Hasil seleksi dan penetapan dewan komisioner LPS akan diumumkan secara resmi.
  • Dewan komisioner LPS yang terpilih akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Masa Jabatan dan Pemberhentian

Dewan Komisioner LPS menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan berikutnya.

Pemberhentian dewan komisioner dapat dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

Alasan Pemberhentian

  • Meninggal dunia
  • Mengundurkan diri
  • Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan
  • Terbukti melakukan tindak pidana
  • Melakukan pelanggaran etika berat
  • Melakukan pelanggaran disiplin berat

Prosedur Pemberhentian

Pemberhentian dewan komisioner dilakukan oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan. Usulan tersebut harus disertai dengan alasan pemberhentian yang jelas dan bukti pendukung.

Tugas dan Wewenang

pengangkatan dewan komisioner lps dilakukan melalui keputusan terbaru

Dewan Komisioner LPS memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Adapun tugas dan wewenang dewan komisioner LPS antara lain:

Menetapkan Kebijakan

  • Menetapkan kebijakan penjaminan simpanan.
  • Menetapkan kebijakan pengelolaan dana penjaminan.
  • Menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko LPS.

Melakukan Pengawasan

  • Melakukan pengawasan terhadap bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).
  • Melakukan pemeriksaan terhadap bank umum dan BPR.
  • Menjatuhkan sanksi terhadap bank umum dan BPR yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola Dana Penjaminan

  • Mengelola dana penjaminan simpanan.
  • Menginvestasikan dana penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Menjamin simpanan nasabah bank umum dan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaporkan Kegiatan

  • Melaporkan kegiatan LPS kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Melaporkan kegiatan LPS kepada Menteri Keuangan.
  • Melaporkan kegiatan LPS kepada publik.

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Dewan Komisioner LPS mengemban tanggung jawab dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

Menetapkan Kebijakan dan Regulasi

  • Menetapkan kebijakan dan regulasi terkait penjaminan simpanan nasabah bank.
  • Menetapkan persyaratan dan kriteria penjaminan simpanan.
  • Menetapkan mekanisme penanganan bank bermasalah dan penyelesaian simpanan nasabah.

Melakukan Penjaminan Simpanan

  • Menjamin simpanan nasabah bank yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.
  • Membayar klaim penjaminan simpanan kepada nasabah bank yang dilikuidasi atau dicabut izin usahanya.
  • Mengelola dan menginvestasikan dana penjaminan simpanan secara profesional dan hati-hati.

Melakukan Pengawasan dan Evaluasi

  • Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bank-bank yang dijamin LPS.
  • Menganalisis risiko sistemik perbankan dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
  • Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Kinerja Dewan Komisioner LPS diawasi dan dievaluasi melalui beberapa mekanisme, antara lain:

  • Laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  • Audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) LPS.
  • Evaluasi oleh Presiden dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Etika dan Kode Etik

Dewan Komisioner LPS terikat oleh kode etik dan standar perilaku yang ketat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh dewan dalam pengambilan keputusan dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip Etika

  • Integritas dan Objektivitas
  • Transparansi dan Akuntabilitas
  • Profesionalisme dan Kompetensi
  • li>Konflik Kepentingan

  • Kerahasiaan

Related posts