Pojk No 35 Pojk 05 2018

pojk no 35 pojk 05 2018 terbaru

Daftar Isi

Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PP ini memuat berbagai ketentuan terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk sanksi yang dikenakan bagi pelanggar.

Salah satu pelanggaran yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2018 adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1). Pasal ini mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sanksi Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

  • Bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM, dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.
  • Bagi pengemudi yang memiliki SIM tetapi tidak dapat menunjukkannya, dikenakan sanksi berupa teguran atau denda paling banyak Rp 500.000.

Jenis Pelanggaran dan Tata Cara Penilangan

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 mengatur berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, di antaranya:

– Mengemudi kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan.
– Mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang.
– Tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor.
– Tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudikan mobil.
– Menggunakan telepon seluler saat mengemudikan kendaraan bermotor.
– Melanggar rambu lalu lintas.
– Melakukan balapan liar.
– Melanggar marka jalan.
– Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
– Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dalam melakukan penilangan, petugas kepolisian wajib mengikuti tata cara sebagai berikut:

– Memberhentikan kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas.
– Meminta pengemudi menunjukkan dokumen kendaraan (SIM dan STNK).
– Melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
– Mengambil foto atau rekaman video sebagai bukti pelanggaran.
– Menulis surat tilang yang berisi identitas pengemudi, jenis pelanggaran, dan sanksi yang dikenakan.
– Menyerahkan surat tilang kepada pengemudi.

Bukti foto atau rekaman video wajib diambil sebagai bukti pelanggaran lalu lintas. Bukti ini dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan jika pengemudi melakukan keberatan atas tilang yang diterimanya.

Denda dan Poin Pelanggaran

pojk no 35 pojk 05 2018

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018. Bagi pelanggar Pasal 5 ayat (1), terdapat denda dan poin pelanggaran yang harus dibayarkan dan dicatat pada Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berikut rincian denda dan poin pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran:

Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

Jenis Pelanggaran Denda Poin Pelanggaran
Tidak memakai helm SNI Rp 250.000 1
Menerobos lampu merah Rp 500.000 2
Mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan Rp 500.000 2
Mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk Rp 1.000.000 12
Berkendara melawan arus Rp 500.000 2

Akumulasi poin pelanggaran akan berdampak pada SIM sebagai berikut:

  • 12-20 poin: SIM ditahan selama 3 bulan
  • 21-30 poin: SIM dicabut selama 6 bulan
  • 31 poin ke atas: SIM dicabut selama 12 bulan

Proses Penyelesaian Pelanggaran

pojk no 35 pojk 05 2018 terbaru

Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, proses penyelesaiannya akan mengikuti prosedur tertentu. Proses ini mencakup mekanisme pembayaran denda dan pengambilan poin pelanggaran. Selain itu, ada alternatif penyelesaian pelanggaran yang dapat dipertimbangkan, seperti program edukasi atau kerja sosial.

Mekanisme Pembayaran Denda

  • Pembayaran denda dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti kantor pos, bank, atau online melalui sistem pembayaran elektronik.
  • Setiap pelanggaran memiliki besaran denda yang berbeda-beda, tergantung jenis dan tingkat pelanggarannya.
  • Pembayaran denda harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan untuk menghindari sanksi tambahan.

Pengambilan Poin Pelanggaran

  • Selain denda, pelanggaran lalu lintas juga akan dikenakan pengambilan poin pelanggaran.
  • Setiap pelanggaran memiliki nilai poin yang berbeda-beda, tergantung jenis dan tingkat pelanggarannya.
  • Jika poin pelanggaran mencapai batas tertentu, maka Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dicabut atau diturunkan statusnya.

Alternatif Penyelesaian Pelanggaran

  • Dalam beberapa kasus, pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, seperti program edukasi atau kerja sosial.
  • Program edukasi biasanya berupa pelatihan keselamatan berkendara atau kursus kesadaran lalu lintas.
  • Kerja sosial dapat berupa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan taman atau membantu di panti jompo.

Dampak Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap keselamatan berkendara dan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran ini tidak hanya membahayakan pelanggar, tetapi juga pengguna jalan lainnya, pejalan kaki, dan bahkan komunitas secara keseluruhan.

Konsekuensi Keselamatan

  • Meningkatnya risiko kecelakaan: Pelanggaran lalu lintas, seperti ngebut, menerobos lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, meningkatkan kemungkinan kecelakaan yang fatal atau serius.
  • Cedera dan kematian: Pelanggaran lalu lintas adalah penyebab utama cedera dan kematian di jalan raya. Kecepatan tinggi dan perilaku mengemudi yang sembrono dapat mengakibatkan luka parah atau bahkan kematian.
  • Kemacetan lalu lintas: Pelanggaran lalu lintas, seperti parkir sembarangan atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang mengganggu aliran lalu lintas dan menyebabkan penundaan.

Konsekuensi Hukum dan Sosial

  • Denda dan sanksi: Pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan denda, poin pelanggaran, atau bahkan pencabutan SIM.
  • Reputasi yang rusak: Pengulangan pelanggaran lalu lintas dapat merusak reputasi dan kredibilitas pengemudi.
  • Biaya asuransi yang lebih tinggi: Pengemudi dengan riwayat pelanggaran lalu lintas seringkali harus membayar premi asuransi yang lebih tinggi.

Pencegahan dan Kesadaran

pojk no 35 pojk 05 2018 terbaru

Pelanggaran lalu lintas dapat dicegah dengan langkah-langkah proaktif. Berikut beberapa tips untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, khususnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2018:

Tips Pencegahan

  • Patuhi batas kecepatan yang ditentukan.
  • Gunakan sabuk pengaman dan helm.
  • Hindari penggunaan ponsel saat mengemudi.
  • Istirahat yang cukup sebelum berkendara.
  • Berkonsentrasilah pada jalan dan hindari gangguan.

Selain langkah-langkah pencegahan, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya pelanggaran lalu lintas dan mempromosikan perilaku berkendara yang aman.

Related posts